Ujian nasional (UN) akan dilaksanakan secara online mulai tahun depan. Nanti tidak ada lagi naskah kertas di atas meja karena siswa akan mengerjakan soal secara langsung di depan komputer.Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) bidang Pendidikan Musliar Kasim mengatakan, mulai2015akanditerapkan UN dengan computer based test. Pemerintah akan menunjuk salah satu sekolah di tingkat kecamatan sebagai pusat tempat ujian. ”UN akan online dan offline. Soalnya akan dibuat lebih canggih, tanpa perlu ada kertas-kertas yang dicetak,” katanya di Gedung Kemendikbud, Jakarta, kemarin.
Mantan Rektor Universitas Andalas ini menjelaskan, saat ini Kemendikbud sedang membuat sistem trial and error. Kemendikbud akan mencoba beberapa tes untuk mengetahui kemungkinan kegagalan. Mengenai infrastrukturkomputer, diamengklaim tidak akan ada masalah karena setiap sekolah negeri sudah mempunyai komputer sendiri. Kemungkinan di satu provinsi akan ditunjuk 10–30 sekolah sebagai pusat tempat ujian. Belum dapat dipastikan apakah hasil UN dapat diketahui setelah selesai ujian.
Namun, tanggal tes akan dibuat berbeda per masing-masing sekolah. Masyarakat juga diminta jangan khawatir ada kebocoran karena variasi soal akan dibuat lebih banyak lagi oleh perguruan tinggi sehingga setiap siswa akan menerima soal yang berbeda- beda. ”Jika memang diperlukan kerja sama dengan Lemsaneg (Lembaga Sandi Negara) maka akan kami lakukan.”
Musliar menyebutkan, sistem online ini akan menghemat anggaran negara untuk UN. Anggaran UN akan dihemat sebesar 50% dari anggaran UN tahun ini Rp580 miliar. Penghematan terjadi karena tidak ada pencetakan naskah soal dan lembar jawaban, dan juga pengawasan distribusi soal dan lembar jawaban. Pemerintah juga berkeyakinan sistem onlineakan menjadikan UN yang bermutu, bermartabat, dan bermanfaat. Anggota Komisi X DPR Rohmani tidak setuju dengan sistem online ini.
Pasalnya, tes uji kompetensi guru (UKG) yang hanya diikuti 600.000 guru saja semrawut. Akibat koneksi internet buruk, banyak guru yang tidak lulus uji kompetensi tersebut. Selain itu, jaringan data pokok pendidikan (dapodik) saja masih banyak yang meributkan karena tunjangan guru banyak yang telat. Lalu, jika nanti UN akan online, siapa yang dapat menjamin tidak ada masalah yang dapat merugikan siswa.
Ketua Bidang Litbang Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Mohammad Abduhzen meminta pemerintah tidak perlu mengganti sistem UN dengan online. Semestinya yang diperbaiki oleh pemerintah adalah model evaluasi sistem belajar siswa yang lebih rasional daripada UN.
Pemerintah juga diminta mencari sistem ujian yang mudah dipertanggungjawabkan karena UN menjadikan siswa nekat menyontek dan guru nekat memberikan bocoran jawaban
Tidak ada komentar:
Posting Komentar